Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusun s…
Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Terpadu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didahului dengan penetapan tujuan, mengenali masalah kesehatan melalui analisis situasi masalah masyarakat, menentukan dan memilih sumber daya yang dibutuhkan, dan menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan dan evaluasi kesehatan bertujuan untuk memastikan tujuan…
Buku Kolaborasi Perencanaan Pembangunan ini menjelaskan bahwa perencanaan membawa etos kolaborasi dalam wujud pembangunan berkelanjutan dan berdaya-tahan. Pembangunan merupakan suatu upaya bersama untuk menciptakan perubahan positif, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, kolaborasi menjadi kunci utama untuk mengungkapkan perencanaan yang ko…
Collaborative governance merupakan kerangka sistematis yang mampu menata satu maupun selebihnya lembaga publik dengan cara langsung dengan mengaitkan stakeholder dai lembaga non-pemerintahan pada tahapan deliberatif dan konsensus yang memiliki arah untuk menciptakan dan/atau menerapkan kebijakan publik, juga melakukan pengelolaan program serta aset publik. Dengan menerapkannya, suatu kegiatan y…
Ilmu administrasi publik memasuki paradigma baru, yaitu digital governance. Saat ini berbagai model governance diperkenalkan para ahli administrasi publik. Era governance hadir bersamaan era information and communication technology (ICT). Pemerintah kini mengadaptasi strategi sesuai kemajuan ICT. Awalnya digunakan istilah electronic government (e-government), kemudian electronic governance (e-g…
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Buku ini membahas mengenai k…
Buku ini adalah panduan lengkap untuk memahami dunia kebijakan sektor publik yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif. Dalam "Kebijakan Sektor Publik: Analisis, Implementasi, dan Evaluasi," pembaca akan dibawa untuk menyelami proses kompleks yang menghubungkan perencanaan kebijakan dengan dampaknya di masyarakat. Buku ini menyajikan pendekatan yang mendalam namun mudah dicerna, menjadik…
Tata kelola pemerintahan yang baik tentu memperhatikan semua aspek dalam peroses pengelolaannya. Lingkungan fisik maupun nonfisik dari pemerintahan tentu memberikan efek yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Begitu juga dengan lingkungan eksternal dan internal. Semua akan berdampak sangat signifikan, baik dikelola dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik. …
Ada dua isu terkait industri yang INDONESIA menjadi masukan bagi industri di akhir-akhir ini dibahas media bisa Indonesia. Pertama, ancaman relokasi beberapa pabrik manufaktur dari Indonesia ke negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand. Ini karena manufaktur tersebut menilai tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dari Pemerintah Indonesia. Isu relokasi industri dari Indonesia ke negara …
Modal sosial merupakan cara berbeda dalam interaksi sosial, modal sosial bertujuan untuk menjangkau kepentingan bersama-eksistensi secara komunal atau kelompok, sebab hubungan erat individu antar kelompok akan menciptakan hubungan batiniah yang mendalam, dengan demikian dalam modal sosial manusia tidak akan kehilangan eksistensinya. Sebab, modal sosial berangkat dari tindakan yang rasional, tin…