Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral (bahan galian) secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. rnrnDi Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. K…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan. Semuanya di bahas secara apik dalam bingkal teori hukum perbankan
Secara hukum, buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoritis dan pkraktis bagaimana proses terjainya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, sejak dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman l…
Materi yang diahas dalam buku ini antara lain:rn- Bab 1 : Eksistensi Hak Milik atas Tanahrn- Bab 2 : Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPArn- Bab 3 : Peralihan Hak Atas Tanahrn- Bab 4 : Pendaftaran Tanah dan Berbagai Permasalahannyarn- Bab 5 : Beberapa Putusan Mahkamah Agung Mengenai Jual Beli Tanah dan Pendaftarannyarn- Bab 6 : Kesimpulan dan Saran
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn- Bab 1 : Eksistensi Hak Milik Atas Tanahrn- Bab 2 : Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPArn- Bab 3 : Peralihan Hak Atas Tanahrn- Bab 4 : Pendaftaran Tanah dan Berbagai Permasalahannyarn- Bab 5 : Beberapa Putusan Mahkamah Agung Mengenai Jual Beli Tanah dan Pendaftarannyarn- Bab 6 : Kesimpulan dan Saran
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn- Bab 1 : Eksistensi Hak Milik Atas Tanahrn- Bab 2 : Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPArn- Bab 3 : Peralihan Hak Atas Tanahrn- Bab 4 : Pendaftaran Tanah dan Berbagai Permasalahannyarn- Bab 5 : Beberapa Putusan Mahkamah agung Mengenai Jual Beli Tanah dan Pendaftarannyarn- Bab 6 : Kesimpulan dan Saran
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Kondisi Ketenagakerjaanrn2. Hubungan Industrialrn3. Perselisihan Hubungan Industrialrn4. Kesejahteraan Tenaga Kerjarn5. Outsourching Tenaga Kerja dalam Perusahaanrn6. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negerirn7. Permasalahan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003rn8. Beberapa Perkara Perburuhanrn9. Penutup
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn- Bab 1 : Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Pengendaliannyarn- Bab 2 : Restrukturisasi dan Revitalisasi Perizinanrn- Bab 3 : Ruang Lingkup Perizinanrn- Bab 4 : Perizinan di Bidang Bagunan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Transportasi, dan UKMrn- Bab 5 : Kebijakan Perizinan di Beberapa Negara yang Mendukung Investasirn- Bab 6 : Putusan-Pu…