Buku ini hadir untuk menghubungkan konsep kewenangan, jabatan, keabsahan tindakan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun secara praktis, buku ini lebih difokuskan pada upaya perlindungan hukum atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Perluasan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan penempata…
Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, namun hingga saat ini masih belum dihasilkan suatu Sistem Hukum Benda Nasional. Meskipun Hukum Benda dianggap sebagai golongan hukum yang “tidak sensitif”, namun ketiadaan Sistem Hukum Benda Nasional hingga saat ini memperlihatkan kompleksitas dari sistem hukum yang dianggap “tidak sensitif” tersebut sehingga usaha…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Pendahuluanrn2. Hukum dan Birokrasi Pemerintahrn3. Kewenangan dalam Biorokrasi Pemerintahrn4. Jabatan dalam Birokrasi Pemerintahrn5. Praktik Pengisian Jabatan Birokrasi di Daerahrn6. Reformasi Birokrasi Pemerintah
Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional uang umum dijumpai di beberapa negara yang sebagian besar penduduknya mengonsumsi beras sebagai makan pokoknya, seperti di Asia (Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur). Lahan sawah yang merupakan ciri masyarakat tradisional sedah ada sejak zaman purba. Bukti-buki bahwa lahan sawah sudah ada sejak zaman purba menurut Ro…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Pendahuluanrn2. Format Lembaga Kepegawaian di Indonesiarn3. Pegawai Aparatur Sipil Negararn4. Etika Pegawai Negeri Sipilrn5. Netralitas Pegawai Negeri Sipilrn6. Manajemen Kepegawaian Indonesiarn7. Manajemen Kepegawaian di Daerahrn8. Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilrn9. Prosedur Penjatuhan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipilrn10. Analisis…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Prospek Peningkatan Pelayanan Publik dalam Negara Hukum dan Negara Kesejahteraanrn2. Hukum dalam Konteks Pembangunan dan Perubahan Sosialrn3. Pelayanan Publik dalam Konsep Good Governancern4. Aspek Hukum dalam Pelayanan Publikrn5. Otonomi Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pelayananrn6. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayana…