Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita memahami dan menaati setiap undang-undang, khususnya Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat peraturan-peraturan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah hukum dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mengatur persoalan ya…
UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 2…
Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun, akhirnya pada 17 Oktober 2022 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR serta ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 201…
Buku ini menjelaskan secara detail tentang: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 meliputi Penyelenggara Pemilu, Pelaksanaan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 3. Lampiran: Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Lampiran: Jumlah Anggota Bawaslu K…
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu banyak aspek kehidupan seseorang dalam kedudukannya sebagai WNI (warga negara Indonesia). Di dalam KUHPer diatur segala ha…