Hukum adat Indonesia adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Hukum di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa. Pada pelaksanaan secara nyata masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan masalah suatu permasal…
Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sedangkan pengantar berarti memperkenal-kan secara umum. Oleh karena itu, Pengantar Hukum Indonesia akan mem-perkenalkan keseluruhan hukum positif di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk memahami jenis-jenis hukum yang berlaku, larangan dan kewajiban hukum, hak dan kewajiban individu maupun berbagai lemb…
Hukum tata negara mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, proses pengangkatan jabatan negara, hak asasi manusia, dan hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan keku…
Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (k…
Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapa…
Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun, akhirnya pada 17 Oktober 2022 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR serta ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 201…
Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…
Peluncuran Edisi Kedua buku ini berlatar beberapa pertimbangan. Pertama, menyempurnakan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang HAKI. Melengkapinya terasa perlu untuk membantu pembaca memperoleh informasi yang lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa undang-undang yang baru dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan sejak buku ini pertama kali diterbitkan. Kedua…
Penuntun Praktikum Patologi Oral Edisi 3 ini telah mengalami penggantian beberapa gambar sediaan patologi dan penambahan topik baru yang memperkaya isi buku sebagai alat bantu untuk praktikum patologi oral. Buku ini membantu mahasiswa dalam memahami patologi anatomi yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum masuk ke kedokteran gigi terapan atau klinik. Patologi mempelajari berbagai kelainan…
Teknik Mengeluarkan Gigi Fraktur Edisi 2 telah ditambah bab baru untuk melengkapi informasi mengenai intervensi mengeluarkan gigi fraktur Buku ini menguraikan tentang Anatomi mahkota dan akar gigi Teknik mencabut gigi fraktur Prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengeluarkan gigi fraktur Pencegahan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan Informasi dokter gigi untuk pasien dan pengantarnyaTekn…