Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pe…
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan …
Kreditor Konkuren Dalam Pembagian Harta Pailit Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Oleh sebab itu, hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan debitor dan semua para kreditor. Pada prinsipnya merupakan sita umum…
Buku ini memuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi rujukan utama dalam hukum pidana Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai berbagai tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Penyusunan KUMP dilakukan secara sistematis, mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pidana, hingga pasal-pasal yang menjadi landasan penegakan hukum pidana …
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita memahami dan menaati setiap undang-undang, khususnya Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat peraturan-peraturan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah hukum dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mengatur persoalan ya…
Teknologi hukum (legal technology) pada awalnya mengacu produk teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan hukum. Wujudnya mulai dari yang dikerjakan kalangan praktisi jasa hukum di kantor hukum hingga lembaga-lembaga regulator. Buku ini menjelaskan konseptualisasi teknologi hukum dari praktik yang ada di dunia. Teknologi hukum bisa meningkatkan efisiensi perancangan peraturan perun…
Buku ini menyajikan teks lengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. Didesain untuk menjadi referensi komprehensif, buku ini berfungsi sebagai panduan penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami hukum pidana dan prosedur hukum acara pidana di Indonesia.
dalam sejarah pertanahan di Indonesia, sampai saat ini masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, belum dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan ma-syarakat. Sebagai peraturan dasar, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan…
Dalam buku ini memuat berapa gagasan dan konsep membangun negara kebahagiaan sebagai bentuk evolusi dari negara kesejahteraan. Pergeseran itu terjadi sebagai akibat munculnya Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, dimana teknologi diarahkan untuk membahagiakan manusia. Namun, dalam edisi revisi ini, ditambahkan membangun negara kebahagiaan di era Human Digital 5.0, Web 50, 4G, ekonomi global, d…
Buku ini diawali dengan mengulas problem ketidakpercayaan (distrust) yang jamak terjadi di antara para pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Uniknya, kecurigaan terjadi bukan saja karena ASN yang terlibat pengadaan dituding oleh aneka pihak bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, tetapi juga karena terdapat aneka oknum aparat penegak hukum (APH) yang diin…