Hukum adat Indonesia adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Hukum di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa. Pada pelaksanaan secara nyata masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan masalah suatu permasal…
Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sedangkan pengantar berarti memperkenal-kan secara umum. Oleh karena itu, Pengantar Hukum Indonesia akan mem-perkenalkan keseluruhan hukum positif di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk memahami jenis-jenis hukum yang berlaku, larangan dan kewajiban hukum, hak dan kewajiban individu maupun berbagai lemb…
Hukum tata negara mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, proses pengangkatan jabatan negara, hak asasi manusia, dan hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan keku…
Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (k…
Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapa…
Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun, akhirnya pada 17 Oktober 2022 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR serta ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 201…
Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…
Peluncuran Edisi Kedua buku ini berlatar beberapa pertimbangan. Pertama, menyempurnakan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang HAKI. Melengkapinya terasa perlu untuk membantu pembaca memperoleh informasi yang lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa undang-undang yang baru dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan sejak buku ini pertama kali diterbitkan. Kedua…
Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintah; hakim administrasi (tata usaha negara); advocat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyeleng…
Apakah itu hukum? Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat di negaranya bahkan di seluruh dunia. Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari hukum. Tanpa menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum maka mereka yang akan mendalami ilmu hukum akan menghadapi banyak kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan buku ini untuk …