Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu pe…
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25, 33 dan 39, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan, serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undangundang. Filosofi …
Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…
Sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang merupakan suatu keniscayaa…
Buku Hukum Perizinan merupakan panduan komprehensif yang menyajikan perahaman mendalam terhadap sistem perizinan di Indonesia. Pada bab per bab, pembaca akan diarahkan melalui konsep hukum perizinan, peran hukum dalam sistem perizinan, dan penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan studi kasus yang relevan, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, praktisi,…
Tindak kriminalitas seakan tidak pernah berhenti terjadi. Hal tersebut membuat upaya penegakan hukum melalui institusi hukum seperti kepolisian dan kejaksa-an perlu terus diperbaiki. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat sendiri akan hukum juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan …
Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa melalui Ligitasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online. Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa…
Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidak-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum,…
Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang memben tuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke- pailitan yang berlaku saat ini di Indonesia. Di samping it…
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan …