Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:rn1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Tata Negararn2. Struktur dan Pola Ketatanegaraan Dalam Berbagai Aspekrn3. Demokrasi Sebagai Asas Dalam Hukum Tata Negara Di Banyak Negara Di Duniarn4. Perbandingan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dari Masa Klasik Sampai Masa Modernrn5. Ketatanegaraan dalam Berbagai Sistem Pemerintahanrn6. Imp…
Buku ini membahas tentang Hukum Maritim. Sebagai negara yang terletak di posisi geografis yang sangat strategis, yaitu diantara dua benua, Benua Australia dan Asia, diantara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, perairan Indonesia merupakan rute penting pelayaran internasional, baik yang bersifat komersial maupun pelayaran guna mobilitas suatu negara secara non-komersiil. Hal ini tentunya me…
Buku ini terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dimulai dari rn1. Bab satu yang berisi tentang Pengantar Hukum Perikanan yang berisi tentang pemahaman pengertian tentang hukum, pembagian serta sumber hukum, sejarah lahirnya hukum dan tata urutan peraturan hukum di bidang perikanan. rn2. Bab dua memberikan pemahaman mengapa masalah perikanan harus diatur dan diikuti dengan rn3. Bab tiga yang membahas…
Buku ini memuat wawasan Umum tentang hukum udara Internasional khususnya mengenal kedaulatan negara di ruang udara yang saat ini mendapatkan banyak tantangan di era globalisasi, Perkembangan ekonomi global dan regional memberikan situasi dimana konsep kedaulatan negara diartikan dalam perspektif yang berbeda. Hal ini karena pelaksanaan bentuk-bentuk baru dari kerjasama internasional membutuhkan…
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:rnBab 1 : Teori, Konsep, Dan Inti PerpajakanrnBab 2 : Konsep Pajak PenghasilanrnBab 3 : Bentuk Usaha TetaprnBab 4 : Pajak Penghasilan Pasal 21rnBab 5 : Pajak Penghasilan Pasal 22rnBab 6 : Pajak Penghasilan Pasal 23rnBab 7 : Pajak Penghasilan Pasal 24rnBab 8 : Pajak Penghasilan Pasal 25rnBab 9 : PPn dan PPnBMrnBab 10 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)rnBa…
Pengadaan Tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun Hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma, kaidah atau nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang me…
Untuk mempermudah penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tesebut. rnrn Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang dimaksud tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi,…
Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) baik perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana, dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. rnrn Pemerintah telah menetapkan Undang-Un…
materi yang dibahas dalm buku ini mencakup:rn1. Kerangka Teoretis Dan Kerangka Konsep Dalam Penulisan Bukurn2. Pengaturan Penundaan Penahanan Dan Pemeriksaan Perkara Dalam Hukum Acara Pidana Indonesiarn3. Hubungan Kebenaran Ateriil Dan Formil Dalam Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Adanya Gugaan Perdatarn4. Batas Waktu Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Faktor-Faktor Yang Mempe…
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:rn1. Bank Sebagai Lembaga Keuangan Dan Potensi Kejahatan Melalui Mekanisme Transaksi Keuanganrn2. Transfer Sebagai Sarana Dalam Lalu Lintas Perputaran Dana Kegiatan Perbankanrn3. Evolusi Dan Modus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bankrn4. Kajian Hukum Atas Kasus Kejahatan Dengan Modus Operandi Transfer Dana Sebagai …