Buku ini akan membantu anda dalam mengingat kembali materi kuliah ilmu hukum yang akan diujikan ketika Ujian Profesi Advokat (UPA), memahami lebih mendalam mengenai alasan untuk memiliki profesi sebagai Advokat dan menjadi Advokat sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, buku ini dibuat dengan bahasa yang simple dan praktis, buku ini juga dilengkapi …
Dalam buku ini disajikan dasar-dasar pemikiran mengenai konsep evaluasi lahan dan penerapannya untuk perencanaan tataguna tanah. Buku ini memulai pembahasannya dengan bagian pertama, berupa tiga bab pertama yang menyajikan tentang dasar-dasar teoritis menganai Evaluasi Kesesuaian lahan dan perencanan tataguna lahan. Pada Bab 1 (Pendahuluan), diuraikan tentang pentingnya perencanaan tataguna ta…
Governance berarti proses partisipasi dalam penanganan urusan sosial, ekonomi, dan politik dari sebuah komunitas negara atau lokal lewat struktur dan nilai yang melibatkan masyarakat. Ini bisa memandang negara sebagai institusi pendukung, kerangka konstitusional, masyarakat civil, sektor privat dan struktur Institusional internasional/ global dalam batasannya. Governance digunakan sebagai sebua…
Statistik dibutuhkan untuk mengolah data kuantitatif. Data-data itu secara sendiri, apa adanya, masih bertumpuk, berapa pun jumlahnya, dan bagaimanapun akuratnya, pada umumnya belum memberikan informasi secara bermakna dan komunikatif sebagaimana yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Agar sumber daya manusia kita mampu mengolah data-data itu menjadi…
Sejak perkembangannya pada awal paruh kedua abad dua puluh, ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh polemik keilmuan. Utamanya dalam realm epistemologi, perbandingan hukum dipertanyakan kevalidannya sebagai sebuah ilmu: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian yang memiliki sistem keilmuan sendiri, atau barangkali hanya merupakan cabang dari keilmuan hukum secara umum? Pertanyaan ju…
Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di epan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup at dibuktikan salah atau tidaknya pelaku tindak dana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam ersidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 UHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejahatan juga sem…
Buku ini membahas produk pengadilan di bidang keperdataan menjadi dua bagian, yaitu “Putusan” dan “Penetapan”. Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara menjadi “putusan akhir” dan “putusan sela”. Penetapan merupakan produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan. Permohonan merupakan gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan…
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menega…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain :rn1. Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakkan Hukumrn2. Pengertian Tindak Pidana Korupsirn3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsirn4. Wewenang Jaksa Dan Polri Serta Peranannyarn5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsirn6. Putusan Hakimrn7. Komisi Pemberantasan Korupsirn8. Beberapa Contoh Kasus Korupsirn9. Badan Pemberantasan Korupsirn
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain :rn1. Hakikat Dan Metode Pendekatan Pengantar Ilmu Hukumrn2. Manusia Dan Masyarakatrn3. Masyarakat Dan Hukumrn4. Kedudukan Hukumrn5. Sistem Dan Klasifikasi Hukumrn6. Sumber-Sumber Hukumrn7. Subjek, Objek, Dan Hubungan Hukumrn