Dalam buku ini memuat berapa gagasan dan konsep membangun negara kebahagiaan sebagai bentuk evolusi dari negara kesejahteraan. Pergeseran itu terjadi sebagai akibat munculnya Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, dimana teknologi diarahkan untuk membahagiakan manusia. Namun, dalam edisi revisi ini, ditambahkan membangun negara kebahagiaan di era Human Digital 5.0, Web 50, 4G, ekonomi global, d…
Keberadaan suatu korporasi tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat yang justru dapat berdampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana. Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjad…
Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masy…
Buku ini mengkaji beberapa isu penting dengan diterbitkannya beberapa undang-undang yang baru di bidang hukum kekayaan intelektual. Penulis menemukan bahwa ternyata Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC 2014) tidak banyak memberikan perubahan terhadap UUHC 2002. UUHC hanya mengubah ketentuan perlindungan hak moral dari pasif menjadi aktif. Ada kelemahan dalam UUHC 2014, yakni tidak secara eksplisi…
Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidaknya pelaku tindak pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejahatan…
Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi s…
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) boleh jadi telah familier bagi sebagian kalangan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, apalagi secara detail. Padahal, baik KUHPer maupun KUHP mengatur begitu banyak aspek kehidupan seseorang dalam kedudukannya sebagai WNI (warga negara Indonesia). Di dalam KUHPer diatur segala ha…
Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dirundung nestapa akibat mengguritanya korupsi yang masih secara khidmat meneruskan kegiatannya. Setelah lebih dari 20 tahun reformasi, perjalanan pemberantasan korupsi di bangsa Indonesia tercinta masih terus berlangsung bagaikan perjuangan yang amat panjang. Meski demikian, semangat Bersama melawan korupsi tidak seharusnya menjadi pupus. Ada secercah c…
Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya mendudukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai “polisi”, bertindak sebagai “jaksa”, dan atau berfungsi sebagai “hakim” dalam penegakan etik. Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata.…
Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…