Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti Oleh karena itu upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana Namun di lain sisi penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih harus di…
Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang …
Peradilan Islam dalam buku ini menyajikan unsur sejarah Peradilan Islam sebagai sebuah pijakan atau sebagai konsep dasar pengembangan peradilan bagi kaum muslimin. Karena untuk dapat mengimplementasikan peradilan dalam konteks kekinian yang berdasarkan syariat Islam, diperlukan pemahaman yang utuh terkait pengertian, dasar hukum, rukun syarat, sejarah, dan prinsip terkait peradilan Islam serta …
UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 2…
Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu pe…
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25, 33 dan 39, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan, serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undangundang. Filosofi …
Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…
Sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang merupakan suatu keniscayaa…
Eksplorasi yuridis zakat dan wakaf tersaji secara komprehensif dalam buku Hukum Zakat dan Wakaf Penulis mengorganisasi pembahasan dalam dua bagian yang berisi mulai dari esensi zakat dan wakaf hingga praktiknya di Indonesia Dengan pendekatan sistematis pembaca akan menguasai konsep hukum zakat dan wakaf serta penerapan keduanya Kajian holistik tentang perkembangan hingga era modern dapat menjad…
Buku Hukum Perizinan merupakan panduan komprehensif yang menyajikan perahaman mendalam terhadap sistem perizinan di Indonesia. Pada bab per bab, pembaca akan diarahkan melalui konsep hukum perizinan, peran hukum dalam sistem perizinan, dan penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan studi kasus yang relevan, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, praktisi,…