Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn- Bab 1 : Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Pengendaliannyarn- Bab 2 : Restrukturisasi dan Revitalisasi Perizinanrn- Bab 3 : Ruang Lingkup Perizinanrn- Bab 4 : Perizinan di Bidang Bagunan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Transportasi, dan UKMrn- Bab 5 : Kebijakan Perizinan di Beberapa Negara yang Mendukung Investasirn- Bab 6 : Putusan-Pu…
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:rn- Bab 1 : Pendahuluanrn- Bab 2 : Dinamik Pemilihan Kepala Daerah secara Langsungrn- Bab 3 : Hukum Acara Perselisihan Halis Pilkada di Mahkamah Agungrn- Bab 4 : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusirn- Bab 5 : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusirn- Bab 6 : Pelanggaran TSM dalam Yurispruden…
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:rn- Bab 1 : Paradigma Baru Kedaulaan Negara Tanpa Batasrn- Bab 2 : Menyoal Darurat Ekonomi Negara dalam Penyelesaian Krisis Ekonomi dan Keuangan Bangsarn- Bab 3 : Terorisme Baru Via A Vis Trafficking sebagai Hydden Crimern- Bab 4 : Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya: Urgensi Etika Lingkungan dan Harmonisasi Hukumrn- Bab 5 : Studi Perb…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Pengantar hukum tata usaha (administrasi) negararn2. Sumber hukum tata usaha (administrasi) negararn3. Penyelenggaraan pemerintahan negara menurut hukum administrasirn4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut hukum administrasirn5. Fungsi hukum administrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baikrn6. Keputusan tata usaha negararn7. P…
Materi pokok dalam buku ini membahas tentang bagaiman hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud di sisni adalah anak-anak yang dikenal dengan sebutan anak nakal. Pada anak yang demikian sangat urgent melakukan perlindungan hukum.rnPerlindungan yang dimaksud dalam buku ini sebagai wujud kekhususan dalam memandang anak seb…
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Pendauluanrn2. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah pada Masa Berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 an UUDS 1950rn3. Pengaturan DPRD dan Kepala Derah pada Masa Berlakunya UUD 1945 Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959rn4. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah pada Masa Berlakunya Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Materi yang dibahas dalam buku ini antara lain:rn1. Pendahuluanrn2. Konsep dan Aspek-aspek Proses Hukum yang Adilrn3. Pelaksanaan Proses Hukum yang Adil dan Faktor yang Mempengaruhinyarn4. Proses Hukum yang Adil Dari Perspektif Korban